Panitia Kerja Penanggulangan Bencana (Panja PB) Komisi VIII DPR RI menerima sejumlah masukan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Salah satunya terkait minimnya perhatian pusat terhadap penanganan bencana. Hal tersebut terungkap saat kunjungan spesifik Komisi VIII ke Kendari, Kamis (26/3).

“Tadi dikatakan Gubernur bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat minim. Dan kami mengakui hal itu, distribusi anggaran pada penanggulangan bencana di daerah ini (Sultra) memang masih minim jika dibanding provinsi lain di Kawasan Indonesia Timur.  Oleh karena itulah tujuan kami datang ke daerah ini untuk mendengar dan melihat langsung seberapa jauh perhatian pemerintah pusat melalui kucuran anggaran dalam penanggulangan bencana. Melalui panja bencana, Pemda diharapkan bisa memetakan hal-hal menyangkut penanggulangan seperti regulasi, penanganan infrastruktur dan besar anggaran yang dibutuhkan,” papar Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay.

Ditambahkan Saleh, dengan anggaran yang relatif besar yakni sekitar Rp 2,5 triliun, Sultra seharusnya masih dapat kucuran dana penanggulangan bencana. Namun tentu pemerintah harus bisa memberikan gambaran terkait upaya penanggulangan bencana di daerahnya. Nah, dengan adanya aduan atau masukan dari Gubernur Sultra ini, maka Komisi VIII memiliki alasan kuat agar pemerintah memetakan anggaran bencana secara adil dan merata.

“Paling tidak, distribusi anggaran di dua instansi yang memiliki tupoksi penanggulangan dan penanganan bencana dan menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial  maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dapat lebih jelas,”katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Tim Panja Penanggulangan Bencana Komisi VIII yang terdiri dari Ledia Amalia Hanifa, Itet Tridjajati S, Anda, Linda Megawati, Desy Ratnasari, Achmad Mustaqim, Abdul Fikri Faqih, Ani’im F Mahrus ini, Gubernur Sultra Nur Alam menceritakan bencana banjir yang terjadi dua tahun lalu di daerah yang dipimpinnya itu.

“Dua tahun lalu di Konawe, Konsel, Bombana dan Kota Kendari sebagian besar terendam. Di Kendari saja, sekitar dua pertiga kota sudah tenggelam. Tidak hanya kerugian materi yang sangat besar, namun juga ada satu korban jiwa saat peristiwa itu. Tapia apa?tidak ada bantuan dari pusat,anggaran pun mandek. Sementara daerah lain walau hanya banjir kecil namun bantuan dan anggaran mengalir deras. Disini saya melihat penanganan bencana yang terkesan pilih-pilih. Oleh karena itu saya berharap Komisi VIII DPR dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat terkait penanggulangan bencana ini,”ungkap Nur Alam. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.